Dalam upaya memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dan memastikan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, enam gubernur di Tanah Papua bersama jajaran Pemerintah Pusat menggelar "Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua". Pertemuan yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, pada Senin (11/05/2026) ini menjadi tonggak penting dalam penyelarasan visi pembangunan di wilayah paling timur Indonesia.
Forum strategis ini mempertemukan para pimpinan daerah dengan kementerian terkait, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas, serta Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif.
Peningkatan Anggaran dan Transformasi Tata Kelola
Salah satu poin utama yang mengemuka dalam forum ini adalah kenaikan signifikan pagu alokasi Dana Otsus Papua untuk tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp12,69 triliun. Selain itu, terdapat rencana tambahan pagu sebesar Rp2,69 triliun yang saat ini sedang menunggu penetapan resmi Pemerintah Pusat.
Menteri Dalam Negeri, dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Khusus Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, menegaskan bahwa kenaikan anggaran ini merupakan bentuk keberpihakan nyata negara.
"Kami memiliki cita-cita besar agar terwujud Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera melalui misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Ini adalah bagian integral dari visi besar Indonesia Emas 2045," ujar Hoiruddin.
Ketua Panitia sekaligus Penjabat Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, menambahkan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan langkah konkret untuk mengoperasionalkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran melalui SIPPP, SIPD, dan SIKD. Inovasi sistem ini terbukti mampu mempercepat penyaluran dana hingga dua bulan lebih awal dibandingkan periode sebelumnya.
Persatuan dan Pemanfaatan Data Berbasis Bukti
Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, memberikan seruan kuat mengenai persatuan di tengah pemekaran wilayah. Ia menekankan bahwa meskipun kini terbagi dalam enam provinsi, visi pembangunan Papua harus tetap terintegrasi.
"Boleh enam provinsi, tapi tetap satu Papua. Kita harus satukan hati, langkah, dan pikiran supaya hari esok Papua lebih baik dari hari ini," tegas Meki yang juga menjabat sebagai Gubernur Papua Tengah.
Sejalan dengan semangat tersebut, Petra Karetji selaku Team Leader SKALA (mitra pembangunan Indonesia-Australia), menyoroti pentingnya transparansi dan penggunaan data sosial ekonomi yang terpilah, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, kebijakan yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari data riil, bukan asumsi.
"Interoperabilitas sistem informasi antara SIPPP, SIKD Otsus, dan SIPD sangat krusial agar proses dari perencanaan hingga pengawasan berjalan akuntabel dan membangun kembali kepercayaan publik," jelas Petra.
Penandatanganan Komitmen Bersama
Puncak acara hari pertama ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh enam gubernur dengan disaksikan oleh Pemerintah Pusat, Komite Eksekutif P2OKP, dan BP3OKP. Komitmen ini bertujuan untuk mengawal implementasi Otsus agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan prudent (bijaksana), sembari memberikan ruang bagi DPRP dan MRP dalam memperkuat fungsi pengawasan.
Rangkaian kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Setelah pertemuan tingkat pimpinan pada hari pertama, agenda akan dilanjutkan pada hari kedua, Selasa (12/05), dengan workshop teknis bagi perangkat daerah guna mendalami sinkronisasi perencanaan anggaran agar lebih sinkron dan berkesinambungan.