TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika terus memacu upaya percepatan penurunan angka stunting. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor yang melibatkan berbagai mitra strategis, termasuk lembaga internasional, sektor swasta, akademisi, hingga tokoh masyarakat, di Kantor Bappeda, Timika, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, S.IP., M.M., dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh kepala distrik. Rakor ini menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan strategi intervensi stunting agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Fokus pada Konvergensi dan Data Terpadu
Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Septinus Timang, S.Sos., M.Si., M.H., menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum untuk mengedepankan pembangunan yang terpadu dan berbasis data. Fokus utama intervensi diarahkan kepada Keluarga Berisiko Stunting (KRS) melalui pendekatan by name by address untuk memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Kami mendorong kolaborasi yang lebih terarah dengan NGO dan sektor swasta agar tidak terjadi tumpang tindih program. Hasil pertemuan ini akan langsung diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RKPD hingga tingkat kampung," jelas Septinus.
Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi teknis melibatkan 56 instansi terkait. Koordinasi ini dipandu oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Mimika, Regina Wenda, S.Sos., guna memetakan peran masing-masing pihak.
Evaluasi Objektif dan Tantangan Geografis
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dalam arahannya menekankan pentingnya evaluasi capaian secara objektif. Meskipun data internal melalui e-PPGBM menunjukkan tren penurunan stunting, ia mengingatkan agar pemerintah tetap kritis terhadap perbedaan data dari pihak eksternal.
"Kita harus jujur mengidentifikasi kesenjangan layanan. Tantangan geografis serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti sanitasi dan air bersih, masih menjadi pekerjaan rumah di 68 wilayah prioritas," tegas Wakil Bupati.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Wakil Bupati menginstruksikan seluruh OPD untuk meninggalkan pola kerja sektoral yang bersifat silo. OPD diwajibkan memperkuat sinergi lintas sektor guna menyusun matriks integrasi program yang konkret.
Kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah nyata yang berdampak signifikan, sejalan dengan target nasional dalam menciptakan generasi yang bebas stunting di wilayah Mimika.