MIMIKA, Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan komitmen serius dalam menjaga ritme pembangunan yang terukur dan efisien. Melalui Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika melakukan "seleksi ketat" terhadap ratusan usulan program yang masuk demi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, S.Sos., M.Si., M.H, mengungkapkan bahwa dari total lebih dari 800 usulan yang masuk melalui perangkat daerah dan hasil Musrenbang, hanya sekitar 200-an usulan yang dinyatakan layak untuk diterima.
Mengapa Banyak Usulan Ditolak?
Dalam keterangannya usai forum di Aula Kantor Bappeda, Kamis (27/03/2026), Septinus menjelaskan bahwa penolakan atau penundaan sekitar 500 usulan bukan berarti program tersebut tidak penting. Hal ini merupakan bagian dari proses edukasi perencanaan wilayah.
"Ini adalah proses penyaringan agar program yang masuk benar-benar berkualitas. Kita harus menyesuaikan dengan arah kebijakan, keterbatasan anggaran, dan skala prioritas," ujar Septinus.
Ia menegaskan bahwa FPD adalah ruang untuk mempertajam fokus. Pembangunan tidak boleh berjalan tanpa arah, melainkan harus patuh pada dokumen perencanaan seperti RPJMD serta visi dan misi kepala daerah.
12 Sasaran Utama: Kompas Pembangunan Mimika
Untuk tahun perencanaan mendatang, Pemkab Mimika melakukan simplifikasi strategis. Dari 17 program prioritas yang ditetapkan Bupati, Bappeda kini mengerucutkannya menjadi 12 sasaran utama.
"Kita fokus ke 12 sasaran prioritas agar pembangunan lebih terukur dan tidak menyebar tanpa arah (fragmented). Semua OPD wajib mengarahkan kegiatannya ke sana," tegasnya.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan dalam perencanaan ini antara lain:
· Pendidikan: Pergeseran paradigma dari sekadar mengejar kuantitas (jumlah sekolah/siswa) menuju peningkatan kualitas mutu pendidikan.
· Kesehatan: Optimalisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
· Infrastruktur Dasar: Percepatan akses air bersih, perbaikan jalan, dan konektivitas bagi distrik-distrik yang masih terisolasi.
· Isu Sosial & Keamanan: Penanganan konflik sosial, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan keluarga menjadi agenda lintas sektor.
Tantangan Status Kawasan dan Peran Dana Otsus
Meski semangat pembangunan tinggi, Septinus tidak menampik adanya tantangan teknis, terutama di sektor infrastruktur. Banyak rencana pembangunan jalan atau fasilitas di Mimika yang harus berhadapan dengan status kawasan.
"Prosesnya cukup panjang karena membutuhkan koordinasi dan persetujuan dari pemerintah pusat terkait status lahan atau kawasan," akunya.
Namun, ia tetap optimis. Dengan dukungan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikelola secara tepat sasaran, serta kolaborasi dengan pihak swasta dan akademisi, lompatan pembangunan Mimika di tahun 2027 diprediksi akan mulai terlihat hasilnya.
Sebagai penutup, Septinus berharap seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap disiplin pada jalur prioritas. Baginya, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya program yang diterima, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Mimika.