Timika — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar Rapat Monitoring III Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bappeda, Jalan Mayon SP3, Timika, pada Rabu, 03/12/2025.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Inosensius Yoga Pribadi, yang turut didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Mimika, serta Kepala Bappeda yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan Seluruh pimpinan OPD di Kabupaten Mimika juga hadir dalam kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Inosensius Yoga Pribadi menjelaskan bahwa rapat monitoring merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Mimika berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa forum ini tidak hanya menjadi wadah evaluasi administratif, tetapi juga untuk menilai kualitas dan efektivitas pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.
Ia juga menegaskan bahwa data yang akurat dan informasi yang valid menjadi kunci keberhasilan dalam perencanaan dan penganggaran. “Tanpa data yang benar, keputusan yang diambil akan kehilangan dasar dan arah. Sebaliknya, dengan data yang solid dan valid, kita dapat meningkatkan akurasi penyerapan anggaran, mempercepat realisasi fisik, serta melihat dengan jelas hal-hal yang perlu diperbaiki di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh OPD untuk menyajikan data dan laporan yang lengkap, jujur, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada data yang ditunda, disamarkan, atau diberikan sekadar formalitas.
Ia menegaskan bahwa Kabupaten Mimika harus terus bergerak menuju daerah yang maju, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Dalam konteks pencapaian target tahun 2025, ia meminta agar monitoring berfokus pada tiga hal penting:
Percepatan penyerapan anggaran, Setiap OPD harus memastikan bahwa pelaksanaan anggaran selaras dengan target triwulan untuk menghindari keterlambatan realisasi.
Optimalisasi pencapaian kinerja pembangunan, Ia menegaskan bahwa yang terpenting bukan sekadar menghabiskan anggaran, tetapi menghadirkan hasil pembangunan yang nyata dan dirasakan masyarakat—mulai dari infrastruktur yang bermanfaat, peningkatan pelayanan publik, hingga program pemberdayaan yang tepat sasaran.
Penguatan pengendalian dan pengawasan internal, Monitoring harus menjadi mekanisme deteksi dini agar masalah dapat diatasi sebelum menjadi hambatan yang lebih besar.