Bappeda Mimika Focus Group Discussion Penyempurnaan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) 2026 Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, pada Kamis, (4/12/2025) yang di Gelar di Aula Kantor Bappeda Mimika.
Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya untuk menjalankan upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, terstruktur, dan inovatif. Komitmen ini dirangkum dalam empat langkah strategis utama yang dihasilkan dari Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai pemangku kepentingan di Timika.
Melalui FGD ini, disepakati bahwa isu kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai masalah yang bersifat sektoral, melainkan menjadi prioritas lintas sektor yang memerlukan kolaborasi dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah.
Berikut adalah empat pilar strategi yang akan menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Mimika dalam upaya menurunkan angka kemiskinan:
1. Pengentasan Kemiskinan sebagai Prioritas Lintas Sektor
Inisiatif pertama menempatkan upaya pengentasan kemiskinan sebagai tanggung jawab kolektif. Kepala Daerah menekankan bahwa mengurus kemiskinan bukan lagi hanya urusan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan tugas dan komitmen seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemda Mimika. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai program dari sektor berbeda, sehingga penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu.
2. Mendorong Kebijakan Pembangunan yang Inklusif dan Merata
Komitmen kedua berfokus pada pemerataan manfaat pembangunan. Pemda Mimika berkomitmen untuk memastikan setiap warga, dari wilayah pesisir hingga pegunungan, mendapatkan akses dan manfaat yang sama dari setiap program pembangunan. Hal ini penting untuk mengatasi disparitas antarwilayah dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif, menjangkau kelompok rentan, dan memajukan seluruh lapisan masyarakat Mimika.
3. Memperkuat Tata Kelola dan Kolaborasi Multisektor
Pilar strategis ketiga adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan kolaborasi. Pemerintah daerah akan secara aktif melibatkan lembaga vertikal, dunia usaha, gereja, dan masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kolaborasi yang erat ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat, memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak nyata di tengah masyarakat.
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Data dan Inovasi Digital
Langkah krusial keempat adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis bukti (evidence-based), bukan hanya asumsi. Untuk itu, Pemda Mimika akan mengoptimalkan pemanfaatan data akurat dan inovasi digital dalam setiap tahapan perencanaan dan evaluasi. Dengan data yang valid, alokasi sumber daya dapat lebih efisien, dan program yang dijalankan dapat diukur efektivitasnya secara transparan.