TIMIKA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika mengambil langkah strategis di awal tahun 2026 dengan mengintensifkan penginputan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta mempercepat penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dilakukan guna memastikan siklus perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja daerah berjalan lebih tertib, efektif, dan akuntabel.
Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, menegaskan bahwa momentum awal tahun merupakan waktu yang paling krusial bagi OPD untuk merampungkan administrasi sebelum rutinitas kegiatan lapangan meningkat.
"Penginputan SIPD menjadi atensi pimpinan daerah. Awal tahun adalah waktu yang tepat karena aktivitas di lapangan belum terlalu padat, sehingga OPD dapat memaksimalkan waktu untuk menyiapkan dokumen perencanaan secara lebih fokus," ujar Yohana di Timika, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, dengan selesainya penginputan ke dalam sistem digital, hambatan administratif di tengah tahun anggaran dapat diminimalkan. Hal ini diharapkan berimplikasi langsung pada percepatan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026, sehingga program pembangunan daerah dapat segera terealisasi.
Prioritaskan Kualitas LAKIP
Selain digitalisasi penganggaran, penyelesaian LAKIP juga menjadi agenda prioritas. Yohana mengakui bahwa penyusunan LAKIP kerap menemui kendala teknis, terutama terkait akurasi data yang harus sinkron antara indikator dan target kinerja.
"LAKIP menuntut data yang sangat detail dan presisi. Sering kali kendala terjadi karena data belum sinkron, sehingga perlu penyesuaian yang cermat," jelasnya.
Untuk mengantisipasi keterlambatan dan ketidaklengkapan dokumen, Bappeda Mimika secara rutin melakukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala). Pendampingan teknis dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan seluruh OPD mampu menyusun laporan sesuai standar yang berlaku.
Proyeksi Perencanaan Berkelanjutan
Tak hanya berfokus pada tahun berjalan, Bappeda Mimika kini juga telah mengarahkan seluruh OPD untuk memulai penginputan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kick-off meeting Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Yohana menekankan bahwa perencanaan adalah proses berkesinambungan yang tidak terputus, mencakup perencanaan induk, pengendalian, hingga evaluasi.
"Kami ingin memastikan seluruh tahapan pembangunan di Kabupaten Mimika berjalan optimal dan terintegrasi. Dengan data yang lengkap, akurat, dan berkualitas, LAKIP dan dokumen perencanaan lainnya akan menjadi fondasi yang kuat bagi keberhasilan pembangunan daerah ke depannya," pungkasnya.