Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2025 dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Dana Otsus serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebagai syarat salur tahap ketiga. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bappeda, Mile 32, Timika, Papua Tengah, pada Rabu (15/10/2025).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dan dihadiri oleh Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, serta 21 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu dana Otsus dan DTI.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Mimika menegaskan bahwa pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan dana Otsus dan DTI, sekaligus mempersiapkan laporan syarat salur tahap ketiga.
“Kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana capaian kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan dana Otsus dan DTI. Banyak hal yang perlu didiskusikan dan dievaluasi, terutama terkait dengan pemenuhan syarat salur tahap ketiga,” ujar Emanuel Kemong.
Ia menekankan pentingnya perhatian serius dari pimpinan OPD terhadap target realisasi fisik dan keuangan, serta pencapaian output kinerja yang menjadi bagian dari laporan syarat salur. Menurutnya, seluruh OPD harus segera merealisasikan penggunaan dana yang telah disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Selain itu, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan juga menjadi salah satu indikator penting dalam penyaluran dana Otsus tahap ketiga. Laporan tersebut harus menunjukkan realisasi minimal 70 persen dari total pagu alokasi dan capaian output minimal 50 persen.
“Saya harapkan para pimpinan OPD benar-benar memperhatikan ketepatan waktu penyampaian laporan karena ini menjadi salah satu indikator utama dalam proses salur tahap ketiga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Emanuel Kemong menyebutkan bahwa pelaksanaan FGD Otsus ini menjadi momentum penting untuk menilai kualitas pelayanan pemerintah daerah terhadap Orang Asli Papua (OAP), khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan infrastruktur dasar.
“Melalui program dan kegiatan di setiap OPD, kita harus memastikan bahwa apa yang dilaksanakan benar-benar menjadi prioritas yang bersifat penting, mendesak, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat OAP, baik di wilayah kota, pegunungan, maupun pesisir,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan yang tepat sasaran akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di kampung-kampung terpencil yang jauh dari akses pelayanan pemerintah.
Menutup arahannya, Wakil Bupati Mimika mengapresiasi peran aktif para Kasubag Program di masing-masing OPD yang dinilai sebagai garda terdepan dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Saya berharap seluruh peserta, terutama Kasubag Program, dapat berperan aktif dalam FGD ini. Saudara-saudara adalah ujung tombak dalam memastikan arah pembangunan yang tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat Mimika,” pungkasnya.
FGD Otsus Tahun Anggaran 2025 ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memastikan pengelolaan dana Otsus dan DTI berjalan efektif, transparan, serta berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua.