TIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (Musrenbang Otsus DTI) Tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung khidmat di Hotel Horison Ultima Timika pada Selasa (31/03/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Mimika, Santi Sondang, S.IP., yang hadir didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Septinus Timang, S.Sos., S.H., M.H. Kehadiran para pimpinan ini menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengawal perencanaan pembangunan agar berjalan lebih terarah, efektif, dan berkualitas.
Dana Otsus Harus "Menyentuh Kulit dan Meresap ke Tulang"
Dalam sambutan pembukanya, Asisten II Santi Sondang menegaskan bahwa Musrenbang Otsus bukan sekadar agenda rutin atau formalitas administratif tahunan. Forum ini merupakan ruang strategis yang krusial dalam menentukan arah kebijakan pembangunan berbasis dana Otonomi Khusus.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan anggaran ini harus memberikan dampak langsung dan nyata bagi masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
"Setiap rupiah dana Otonomi Khusus harus mampu 'menyentuh kulit dan meresap ke tulang'. Artinya, manfaat dari program yang dirancang harus dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh masyarakat kita yang berada di kampung-kampung," ujar Santi Sondang tegas.
Tiga Instruksi Penting untuk Seluruh OPD
Guna memastikan visi tersebut tercapai, Santi menitipkan tiga poin krusial yang wajib menjadi perhatian seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola dana Otsus di Mimika:
1. Ketepatan Sasaran: Setiap program yang diusulkan harus menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan dana Otsus wajib dipertanggungjawabkan dengan bersih sebagai wujud amanah besar demi kesejahteraan publik.
3. Sinergitas Antar-Sektor: Seluruh instansi diminta menanggalkan ego sektoral dan memperkuat integrasi program, terutama yang mempertemukan sektor pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi.
Menurut Santi, integrasi antara pendidikan dan ekonomi ini sangat penting agar para lulusan daerah dapat langsung terserap ke dalam ekosistem ekonomi yang inklusif. Dengan begitu, pembangunan yang berjalan tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan berkelanjutan.
Momentum Penyelarasan, Sinergi, dan Evaluasi
Di sisi lain, Ketua Panitia Musrenbang dalam laporan tertulisnya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang Otsus DTI ini bertujuan utama untuk menyelaraskan sekaligus menajamkan prioritas pembangunan daerah yang bersumber dari dana Otsus. Forum ini sekaligus memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui program yang tepat sasaran.
Lebih dari itu, ajang tahunan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi mendalam terhadap program-program Otsus yang telah berjalan. Evaluasi ini menjadi landasan untuk merumuskan prioritas ke depan agar tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mendukung penuh arah kebijakan pembangunan nasional.
Melalui penyelenggaraan Musrenbang Otsus DTI Tahun 2026 ini, Pemkab Mimika berharap seluruh program yang direncanakan dapat menjadi jawaban konkret atas kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.